Manado – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gammy Kawatu mengatakan, pemerintah provinsi melakukan identifikasi beberapa isu nasional untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 mendatang.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam penyusunan rencana awal RKPD Sulut Tahun 2023, pertama yaitu melakukan berbagai identifikasi antara lain seputar isu nasional terutama reformasi ekonomi,” sebut Kawatu di Manado, Jumat.
Kondisi selanjutnya adalah keuangan negara saat ini, di mana untuk alokasi dana transfer dari waktu ke waktu menurun proporsi anggarannya dan lebih diutamakan kepada hal-hal yang sifatnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain hal yang bersifat nasional, kata dia, perlu juga dibahas terkait upaya bersama dalam mewujudkan Sulut sebagai Super-Hub di Indonesia Timur dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) dan tentang kemandirian pangan.
“Isu lainnya yakni penanganan kesehatan COVID-19 serta penyakit-penyakit epidemi seperti demam berdarah, TBC dan malaria yang masih ada di sekitar kita, serta penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting,” terangnya.
Pemprov Sulut menggelar forum konsultasi publik mewadahi aspirasi, harapan serta memperkaya wawasan para pemangku kepentingan masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Sulut tahun 2023.
“Apa yang akan kita bicarakan di sini terkait rancangan awal sesungguhnya sudah ada, sudah disiapkan oleh para tenaga ahli, dan sudah diramu oleh teman-teman dari Bappeda,” ujarnya.
RKPD adalah dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di tahun 2023 di dalamnya harus mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga harus dilaksanakan konsultasi publik.
“Kami berharap konsultasi publik tersebut dapat merumuskan sejumlah permasalahan pembangunan di Sulut sekaligus dapat menjawab permasalahannya melalui wujud program dan kegiatan yang strategis, sekaligus sebagai upaya untuk penguatan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai,” katanya.(Ant)
